Untuk melihat dari dekat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan RI dengan negara tetangga, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Timur (21/10). Tim dipimpin anggota Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah, MPP (F-PG), didampingi Rinto Subekti (F-PD), Hj. Oelfah A. Syahrullah Harmanto (F-PG), H. Raihan Iskandar (F-PKS), H. Nasrullah (F-PAN), dan Tgk. H. Mohd. Faisal Amin (F-PPP).

Ketua Tim Komisi X Hetifah mengatakan, tujuan kunjungan Tim Komisi X DPR ke Kab. Nunukan adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan bidang pendidikan di wilayah perbatasan, termasuk untuk mengetahui tingkat kesejahteraan guru di perbatasan. Hetifah memaparkan, hakikat pendidikan nasional adalah untuk pembentukan karakter dan budaya bangsa. “Pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan tapi yang lebih penting adalah membentuk karakter bangsa,” tegasnya. Terkait anggaran pendidikan Hetifah menjelaskan, dari APBN sebesar 1400 triliyun rupiah, 20%-nya atau 280 triliyun rupiah adalah untuk fungsi pendidikan. Tetapi pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) dalam RAPBN TA 2012 hanya sebesar 97,051 T. “Sisanya masuk dalam anggaran di kementerian yang lain,” ujarnya. Dia menambahkan, dari besaran anggaran yang ada diharapkan benar-benar tepat sasaran termasuk untuk perbaikan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan.

Anggota DPRD Kab. Nunukan menginformasikan, banyak kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan di daerah terpencil di wilayah perbatasan, seperti di Krayan dan Sebatik. Nasib para guru juga cukup memprihatinkan. Mendengar informasi tersebut Ketua Tim Komisi X, Hetifah mengatakan banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk di antaranya tunjangan untuk guru. “Memang belum semua kebijakan memenuhi harapan, termasuk soal tunjangan untuk guru di perbatasan,” ujarnya. Untuk itu semua temuan di lapangan akan menjadi bahan masukan saat rapat dengan Kemendiknas di Komisi X DPR RI Senayan Jakarta.

Di sela-sela peninjauan, Tim Komisi X sempat berdialog dengan Mansyur Rincing, Ketua LSM Panjiku, penggagas aksi membentang bendera merah putih 3000 meter di perbatasan. Mansyur mengatakan dari semua pejabat pemerintah yang telah datang ke perbatasan termasuk presiden SBY, belum ada perbaikan nyata terutama masalah pendidikan dan kesejahteraan guru. “Hingga saat ini kondisi sekolah dan nasib para guru di perbatasan masih memprihatinkan,” ucapnya. Kepada Tim Komisi X DPR RI, dirinya meminta agar pemerintah lebih memperhatikan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah-wilayah perbatasan demi tegaknya NKRI.

Saat peninjauan di SD Nur Islam Nunukan, anggota Komisi X DPR RI, Tgk. H. Mohd. Faisal Amin (F-PPP) mengungkapkan keprihatinannya melihat sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan yang sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga. Tgk. Faisal meminta agar para guru di perbatasan mendapat tunjangan yang lebih agar bisa sejahtera.

Pada kunjungan kali ini Tim Komisi X meninjau sejumlah sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMK, pesantren dan panti asuhan, serta perguruan tinggi. Tim juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Nunukan Hj. Asmah Gani beserta jajarannya dan tokoh masyarakat Nunukan. (Dns. Tvp) foto:internet